Sma Katolik Syuradikara Ende Fores NTT Indonesia

Sma Katolik Syuradikara Slideshow: Alex’s trip from Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia to Ende was created by TripAdvisor. See another Ende slideshow. Take your travel photos and make a slideshow for free.

Saturday, 24 May 2014

Prabowo Subianto Fan's Blog: PRABOWO SUBIANTO SANG PEMENANG

Prabowo Subianto Fan's Blog: PRABOWO SUBIANTO SANG PEMENANG: Prabowo Subianto adalah anak dari begawan ekonomi, Soemitro Djojohadikusumo, yang menikah dengan Dora Sigar. Apabila ditelusuri lebih jau...

Thursday, 15 May 2014

If We Ever Meet Again Lipdub Israel 2010

Anggota DPD RI asal NTT, Ir. Sarah Leri Mboeik :
Sesuai temuan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTT maka ditemukan dana Bansos yang

seharusnya disalurkan kepada masyarakat ternyata digunakan untuk
sejumlah kegiatan para pejabat di lingkup pemerintah provinsi NTT. Mulai
dari pejabat eksekutif hingga legislatif.

Celakanya, dana
Bansos digunakan untuk menyewa pesawat ke Kabupaten Flores Timur dengan
biaya

sebesar Rp 27,9 juta, sewa pesawat ke Rote Ndao dan Sumba Timur Rp 46

juta, dan sewa helikopter Rp 14 juta ke Kabupaten Timor Tengah Utara.


Dana Bansos juga dimanfaatkan untuk perjalanan dinas para pejabat ke
Jerman sebesar Rp 166,4 juta dan China Rp 27,2 juta. Ada transaksi
keuangan yang menggunakan dana Bansos namun tidak sesuai peruntukannya
sebesar Rp 607,3 juta.

Tidak hanya itu, BPK Perwakilan NTT juga
menemukan adanya penyaluran dan penggunaan dana Banos sebesar Rp 13,3
miliar yang belum dipertanggungjawabkan, serta ada penggelontoran dana
Bansos Rp 6,5 miliar yang tidak disertai dokumen yang memadai.

Karena disalahgunakan maka total kerugian negara dana Bansos Provinsi
NTT tahun anggaran 2010 sebesar Rp 27,586 miliar dengan 3.277 kasus.
Namun, per 31 Desember 2010 ditindaklanjuti atau diatasi pemerintah
provinsi NTT sebanyak 1.761 kasus dengan nilai Rp 12, 0675 miliar.
Sedangkan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1.516 kasus dengan total
nilai Rp 15,511 miliar.

Sebelumnya, Petrus Salestinus dari Tim
Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Jakarta menegaskan, diduga BPK
perwakilan NTT dan Pemerintah NTT kongkalikong mengenai pengelolaan Dana
Bansos di daerah ini.

Pertus menegaskan, TPDI melihat temuan
BPK Perwakilan NTT tangal 31 Januari 2011 dan tanggal 16 Juni 2011
mengenai penyalahgunaan dana Bansos oleh pemerintah NTT. Anehnya,
laporan dari BPK NTT terlalu datar bahkan pejabat yang diduga sebagai
pelaku penyalahgunaan dana Bansos tahun 2010 masih diberi kesempatan
untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

"Lebih konyol lagi BPK
masih beri waktu kepada pejabat yang terlibat untuk perbaiki kesalahan
yang ada. Ini ibarat maling ketemu maling," kata Pertus di Kupang
beberapa waktu lalu.

Dia menegaskan, diduga ada kongkalikong
antara BPK dan pemerintah NTT karena sudah ada temuan tetapi tidak ada
rekomendasi kepada lembaga penegak hukum untuk ditindaklanjuti temuan
tersebut. Seharusnya, jika ada temuan yang diindikasikan terjadi
penyimpangan maka BPK sebagai lembaga audit merekomendasikan kepada
aparat penegak hukum untuk diproses secara hukum.

http://sindikasi.inilah.com/.../kpk-kantongi-dokumen-dana...

If We Ever Meet Again Lipdub Israel 2010

Photo: Mengapa Jokowi 'Boneka' Permanen?
."Saya pesan ke Pak Jokowi, sampeyan tak (saya) jadikan capres, tapi jangan lupa ingat capres-nya saja, Anda adalah petugas partai yang harus melaksanakan apa yang ditugaskan partai," ucap Mega dalam pidatonya saat deklarasi koalisi PDIP, Partai Nasdem dan PKB di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (14/5/2014).
Silahkan diartikan sendiri........!!!Mengapa Jokowi 'Boneka' Permanen?

."Saya pesan ke Pak Jokowi, sampeyan tak (saya) jadikan capres, tapi
jangan lupa ingat capres-nya saja, Anda adalah petugas partai yang harus
melaksanakan apa yang ditugaskan partai," ucap Mega dalam pidatonya
saat deklarasi koalisi PDIP, Partai Nasdem dan PKB di kantor DPP PDIP,
Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (14/5/2014).
Silahkan diartikan sendiri........!!!
— with Fary Francis and 19 others.

Monday, 5 May 2014

If We Ever Meet Again Lipdub Israel 2010

Anggota DPD RI asal NTT, Ir. Sarah Leri Mboeik :
Sesuai temuan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTT maka ditemukan dana Bansos yang

seharusnya disalurkan kepada masyarakat ternyata digunakan untuk
sejumlah kegiatan para pejabat di lingkup pemerintah provinsi NTT. Mulai
dari pejabat eksekutif hingga legislatif.

Celakanya, dana
Bansos digunakan untuk menyewa pesawat ke Kabupaten Flores Timur dengan
biaya
sebesar Rp 27,9 juta, sewa pesawat ke Rote Ndao dan Sumba Timur Rp 46
juta, dan sewa helikopter Rp 14 juta ke Kabupaten Timor Tengah Utara.


Dana Bansos juga dimanfaatkan untuk perjalanan dinas para pejabat ke
Jerman sebesar Rp 166,4 juta dan China Rp 27,2 juta. Ada transaksi
keuangan yang menggunakan dana Bansos namun tidak sesuai peruntukannya
sebesar Rp 607,3 juta.

Tidak hanya itu, BPK Perwakilan NTT juga
menemukan adanya penyaluran dan penggunaan dana Banos sebesar Rp 13,3
miliar yang belum dipertanggungjawabkan, serta ada penggelontoran dana
Bansos Rp 6,5 miliar yang tidak disertai dokumen yang memadai.

Karena disalahgunakan maka total kerugian negara dana Bansos Provinsi
NTT tahun anggaran 2010 sebesar Rp 27,586 miliar dengan 3.277 kasus.
Namun, per 31 Desember 2010 ditindaklanjuti atau diatasi pemerintah
provinsi NTT sebanyak 1.761 kasus dengan nilai Rp 12, 0675 miliar.
Sedangkan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1.516 kasus dengan total
nilai Rp 15,511 miliar.

Sebelumnya, Petrus Salestinus dari Tim
Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Jakarta menegaskan, diduga BPK
perwakilan NTT dan Pemerintah NTT kongkalikong mengenai pengelolaan Dana
Bansos di daerah ini.

Pertus menegaskan, TPDI melihat temuan
BPK Perwakilan NTT tangal 31 Januari 2011 dan tanggal 16 Juni 2011
mengenai penyalahgunaan dana Bansos oleh pemerintah NTT. Anehnya,
laporan dari BPK NTT terlalu datar bahkan pejabat yang diduga sebagai
pelaku penyalahgunaan dana Bansos tahun 2010 masih diberi kesempatan
untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

"Lebih konyol lagi BPK
masih beri waktu kepada pejabat yang terlibat untuk perbaiki kesalahan
yang ada. Ini ibarat maling ketemu maling," kata Pertus di Kupang
beberapa waktu lalu.

Dia menegaskan, diduga ada kongkalikong
antara BPK dan pemerintah NTT karena sudah ada temuan tetapi tidak ada
rekomendasi kepada lembaga penegak hukum untuk ditindaklanjuti temuan
tersebut. Seharusnya, jika ada temuan yang diindikasikan terjadi
penyimpangan maka BPK sebagai lembaga audit merekomendasikan kepada
aparat penegak hukum untuk diproses secara hukum.

http://sindikasi.inilah.com/.../kpk-kantongi-dokumen-dana...

Sunday, 4 May 2014

Inilah Kenapa Saya Serukan Prabowo Presidenku



Tentu bagus jika Jokowi mengajak Pemda NTT
bekerja sama menyediakan kebutuhan daging masyarakat Jakarta. Apalagi
ada komitmen menganggarkan dana sebesar 2 triliun untuk program ini.
Baik itu dengan cara membeli daging, membeli sapi hidup, membeli
peternakan, atau membuat peternakan  baru. Bagus sekali.
Tapi saya mengerutkan kening saat Jokowi
menyindir BUMN yang berencana membeli peternakan di Australi. “…Dulu kan
beli peternakan di Australia, kenapa? Di sini (NTT) ada, peternakan
juga kok.” Katanya. Lebih-lebih langkah Jokowi ini dikaitkan dengan
upaya menghentikan impor daging.
Ternyata Jokowi tidak menguasai masalah
dengan baik. Dia tidak tau kalau BUMN memiliki peternakan raksasa di
padang savana Kabaru-NTT. Saya katakan raksasa karena luasya mencapai
7.000 hektar. Tahun 70-an peternakan ini pernah berjaya. Tapi sejak
tahun 80-an peternakan ini terbengkalai. Pada tahun 2012 Dahlan Iskan
mengintruksikan PT Berdikari mengambil alih peternakan ini dari PTPN 14.
Untuk dikelola secara intensif.
Walaupun peternakan seluas ini sudah
dikelola dengan baik. Peternakan ini hanya mampu menyediakan 5.000 sapi
siap potong pertahun. Kalaupun dikombinasikan dengan sistem kandang
paling hanya meningkat sampai 10.000 ekor. Jauh dari kekurangan sapi
nasional, yang mencapai setengah juta ekor pertahun.
PT Berdikari juga memiliki lahan peternakan
seluas 6.000 hektar di Sidrap-Sulsel. Di sana dilakukan teknik baru
dengan sistem kombong yang ditemukan oleh Ir. Ria Kusumaningrum dengan
dibantu ahli Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin.  Sistem ini
sudah berhasil diuji coba. Belum ada peternakan di daerah lain atau
negara lain yang melakukannya. Termasuk Jawa dan Australia. Ir. Ria
merupakan alumni IPB tahun 2004 diangkat menjadi direktur PT Buli, yang
merupakan anak usaha PT Berdikari. Dengan sistem ini, lahan yang
mencapai 6.000 hektar itu bisa menampung 50.000 ekor sapi.
Setiap 10 hektar dibuat kandang terbuka
(kombong). Pagarnya dari kayu jabung yang cepat besar, ditengah-tengah
ada telaga. Disekeliling kombong itu 2 hektar ditanami rumput gajah, 3
hektar ditanami sorgum. Pada tahun 2012 Ir. Ria sudah membangun 15
kombong. Direncanakan akan ada 500 kombong di lahan 6.000 hektar.
Kombong berisi 200 anak sapi, atau 150 sapi remaja, atau 100 sapi besar.
Sapi-sapi yang sudah bunting dimasukkan dalam kandang tertutup untuk
diberi nutrisi lebih. Karena hebatnya sistem temuan anak bangsa ini, SBY
sampai menyempatkan diri meninjaunya secara langsung pada bulan
Pebruari yang lalu.
PT Berdikari juga sudah menjalin kerja sama
dengan Pemda NTB. PT Berdikari akan mengirim daging langsung dari
Sumbawa. Bekerja sama dengan Pemda mengelola Rumah Potong hewan (RPH) di
Bima dan lombok Barat. PT Berdikari juga bekerja sama dengan masyarakat
Pulau Sumbawa untuk pembudidayaan sapi. Masyarakat menyediakan bibit
sapi dan memelihara, PT Berdikari menyewa kandang, untuk selanjutnya
dibeli kalau sudah besar.
PTPN yang mengelola jutaan hektar kebun dan
milyaran pohon sawit tidak mau ketinggalan, ikut turun tangan. Berhubung
daun, pelepah dan bungkil sawit bisa menjadi pakan ternak yang murah
meriah. Tahun 2012 PTPN VI memulainya sebagai uji coba dengan 2.000 ekor
sapi. Program ini sukses.
Pada tahun 2013 Dahlan Iskan mengerahkan
lebih banyak PTPN lagi. Dan menargetkan 100 ribu ekor sapi. Tapi target
ini meleset menjadi 20 ribu ekor, terkendala sulitnya mendapatkan bibit
sapi. Pada tahun 2014 ini Dahlan Iskan kembali menargetkan 100 ribu
ekor. Tentu dengan belajar banyak dari kegagalan pertama. Dan
perusahaan-perusahaan suasta juga sudah mulai mengikuti langkah PTPN
ini. Mengintegrasikan perkebunan sawit dengan sapi.
Begitu banyak yang sudah dilakukan BUMN
untuk mengurangi ketergantunan impor daging. Dan begitu besar sekalanya.
Tapi mendadak kerja keras dan cerdas selama bertahun-tahun ini seolah
tidak ada artinya hanya dengan pemberitaan Jokowi yang bekerja sama
dengan Pemda NTT. Kerja sama yang baru berupa tanda tangan. Entah berapa
hektar peternakan yang akan dibangun, entah berapa sapi yang akan
dihasilkan pertahun, entah menggunakan teknik apa peternakan ini, entah
darimana jokowi mendapatkan bibit. Semuanya belum jelas.
Tapi bagaimanapun ketidak jelasan program
Jokowi. Statemennya yang menyindir BUMN telah membuat BUMN dan
pemerintah sekarang menjadi bulan-bulanan khususnya di media online.
Seolah tidak pernah melakukan apa-apa. Sebaliknya. Seolah Jokowi seorang
dewa, atau setidaknya pesulap yang bisa dengan sekejap membebaskan
Indonesia dari ketergantungan impor.
Sekali lagi saya tidak mengatakan program
Jokowi tidak baik. Sangat baik. Tapi kalau dibandingkan dengan apa yang
sudah dilakukan BUMN. Program Jokowi tidak ada apa-apanya. Sangat
ketinggalan. Baik dari segi waktu memulai, tehnik dan skalanya. Tidak
pantas Jokowi menyindir begitu.
Kapasitas Jokowi memang belum bisa
memikirkan dan menyelesaikan masalah nasional. Jokowi hanya mengandalkan
perasaan. Seperti perasaannya dulu saat mengatakan masalah banjir dan
macet Jakarta nampaknya tidak sulit-sulit amat diselesaikan. Tinggal
mengalokasikan anggaran.
Lebih-lebih setelah Kepala Dinas Peternakan
Provinsi NTT, Thobias Uly buka suara. Yang membuat orang-orang yang
terlalu berlebihan menilai program Jokowi sebagaimana mereka berlebihan
menilai mobil ESEMKA akan terkejut. Ternyata populasi ternak NTT masih
kurang. Dana investasi sebesar 2 triliun dari Pemda DKI Jakarta itu akan
digunakan untuk membangun fasilitas, meningkatkan SDM, dan mengimpor
sapi dari Australia. Selanjutnya akan dilakukan proses penggemukan di
NTT. Lalu dikirim ke DKI Jakarta. Wadduh…ternyata sapi Jokowi dari
Australi Juga. ***
http://sinarharapan.co/news/read/140501010/Populasi-Ternak-Sapi-di-NTT-Masih-Kurang

Friday, 2 May 2014

NEW Goyang Morena Syahrini [HD]

KUPANG, KOMPAS.com -- Tokoh masyarakat Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Lerik, menuding kunjungan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ke Kupang pada Selasa (29/4/2014) lalu membohongi warga NTT, terutama dalam kaitannya dengan kerja sama pasokan sapi.

“Calon
presiden dari PDI Perjuangan Jokowi dan Gubernur NTT Frans Lebu Raya
berbohong dan menipu rakyat NTT karena sapi di NTT tidak mungkin
memenuhi pasokan untuk Jakarta. Bagaimana bisa sapi yang katanya akan
dipasok dari NTT ke Jakarta 823.000 ekor, padahal kenyataannya menurut
data BPS Provinsi NTT itu sangat mustahil,” kata Viktor kepada Kompas.com, Jumat (2/5/2014).

Menurut
Viktor yang juga mantan Ketua DPRD Kota Kupang itu, kebutuhan konsumsi
daging sapi di NTT sebanyak 58.535 ekor sapi. Sementara ketersediaan
sapi potong (jantan dewasa) adalah 96.614 ekor sehingga terdapat surplus
38.079 ekor.

“Sementara itu, seekor sapi betina hanya melahirkan
satu ekor setiap dua tahun. Sedangkan pola pemeliharan sapi di NTT
adalah tradisional (lambat pertumbuhannya ), yang artinya kalau sapi
dikonsumsi NTT sendiri, maka akan berkurang drastis setiap tahunnya
karena pertumbuhan sapi yang layak potong adalah berumur dua atau dua
setengah tahun,” bebernya.

Apalagi, kata Viktor, Perusahaan
Daerah Pasar Jaya di Jakarta yang mengurus daging sapi bermasalah karena
selalu merugi dan terdapat temuan BPK yang mengindikasi ada korupsi
besar-besaran. Karena itu, Viktor menyarankan kepada Jokowi dan Frans
Lebu Raya agar segera menghentikan penipuan dan pencitraan di NTT.

“Jangan
menipu rakyat NTT dengan pencitraan penuh kebohongan itu karena rakyat
sudah tahu semua itu hanyalah pencitraan,” katanya.

Diberitakan
sebelumnya, Jokowi mengunjungi Kupang pada Selasa (29/4/2014) lalu.
Kunjungan ini terkait dengan kesepakatan di bidang peternakan antara
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur terkait pengadaan daging sapi. Kunjungannya ini juga
dilatarbelakangi kelangkaan dan mahalnya harga daging sapi di DKI
Jakarta, beberapa waktu lalu.