Sma Katolik Syuradikara Ende Fores NTT Indonesia

Sma Katolik Syuradikara Slideshow: Alex’s trip from Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia to Ende was created by TripAdvisor. See another Ende slideshow. Take your travel photos and make a slideshow for free.

Thursday, 31 July 2014

1. Introduction to Atomic Physics

Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Rachmawati Soekarnoputri memberikan sikap terhadap hasil Pilpres 2014. Dia mengaku resah banyaknya kecurangan dalam perhelatan pesta demokrasi ini.

Putri ketiga Presiden pertama RI Soekarno itu menjelaskan, sikap ini dilandasi lantaran banyak desakan dari berbagai pihak. Dirinya pun sesumbar segera membentuk gerakan atas persoalan ini bernama Front Pelopor.

"Saya ingin menjelaskan keinginan saya untuk menyatakan sebuah deklarasi atas nama pribadi dan adanya desakan dan permintaan dari berbagai kalangan untuk menyatakan sikap. Saya menyatakan sebagai anak bangsa yang independen. Tapi lebih dari itu, menyelamatkan hak bangsa dan negara. Proses pilpres banyaknya kecurangan yang diperlihatkan oleh anak bangsa dalam mengambil momentum kekuasan. Jadi perkenankan saya ingin deklarasikan Front Pelopor yang diambil sebagai pendiri Partai Pelopor," kata Rachmawati saat jumpa pers di kediamannya bilangan Pejaten, Jakarta, Kamis (31/7).

Pendiri Universitas Bung Karno (UBK) menambahkan, kegiatan yang akan dilakukan oleh gerakan tersebut, yakni mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar bertindak tegas terutama soal banyaknya spanduk bertuliskan 'Jokowi Presiden Terpilih'. Sebab, ini merupakan usaha makar kubu capres-cawapres nomor urut 2 tersebut.

"SBY agar bertindak tegas. Harus memerintahkan, menurunkan gambar 'Jokowi Presiden Terpilih'. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini usaha makar," ujar adik kandung Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.

Selain itu, Rachmawati kian sesumbar, bila spanduk itu tidak lekas diturunkan oleh rakyat. Maka itu, dia memberikan ultimatum. Dia bahkan menyebut ada intervensi pihak luar atas berbagai hal terkait Pilpres.

"Rakyat kita jangan 'ternina bobo' oleh intervensi asing. Bila ini foto tidak diturunkan 2x24 jam maka rakyat akan bertindak," tegasnya.
#PrabowoHatta , #satuINDONESIA , #INDONESIABANGKIT , #dukungboikotMETROtv­ , #syuradikaraende95fr­aternity , Website Resmi Kampanye #DukungPrabowoHatta untuk #SelamatkanIndonesia­ :

www.SelamatkanIndone­sia.com

Wednesday, 30 July 2014

We Will Not Go Down (Gaza) - Michael Heart - OFFICIAL VIDEO

Bos Kompas: Katolik dan Cukong Wajib Dukung Jokowi

Cetak

Post 23 Maret 2014
By Faizal Assegaf

kompas Jakob Oetama dan sinar Mas

Ada
cerita menarik yang beredar terbatas di kalangan petinggi Kompas
Gramedia Group. Tentang konspirasi di balik opini bentukan jaringan
media menghadapi pemilu 2014. Tentang "kolaborasi kotor" kelompok
misionaris Katolik, konglomerasi Tionghoa dan elit PDIP. Tentang
rekayasa pencitraan Jokowi - Ahok menggilas akal sehat publik.

Kisah
penuh misteri itu berawal di akhir bulan Desember 2013. Orang - orang
berduit triliun rupiah yang kemudian dikenal dengan "cukong", berkumpul
bersama petinggi Kompas Gramedia Group, elite PDIP dan misionaris
Katolik. Atas nama kesamaan kepentingan ideologi, merumuskan sebuah
konspirasi jahat.

"Kita sudah berhasil membawa Jokowi - Ahok di
posisi jabatan strategis DKI Jakarta, kini selanjutnya mempermulus jalan
untuk memastikan Jokowi menjadi Presiden dan Ahok tampil memimpin
Jakarta." Sembari menegaskan: "Ini tahapan finalisasi untuk menguasai
Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim."

Dengan mengusung
tema liputan "Indonesia Satu", crew redaksi Kompas bergerak lincah
menyebarkan serangkaian isu dan opini penuh tipu muslihat ke ruang
publik. Sasaran mendongkrak popularitas Jokowi - Ahok dan menghembuskan
kebencian rakyat kepada elite dan partai non PDIP.

Hasilnya, dalam
kurun waktu yang tidak lama, Jokowi - Ahok diposisikan sebagai figur
fenomenal di panggung politik nasional jelang Pemilu 2014. Publik hampir
setiap hari disuguhi berbagai berita dari aneka lakon dua boneka yang
terus melenggang bebas mewakili ambisi cukong dan jaringan katolik.

Dengan
mengabaikan visi, Jokowi - Ahok hadir bagai sinetron berdurasi tanpa
batas menyihir pembaca dan pemirsa. Mulai dari serangkaian kisah
blusukan Jokowi yang menguras anggaran miliaran rupiah dari APBD, hingga
celoteh penuh amarah tanpa etika diperankan secara membabi-buta oleh
Ahok. Mirip pertunjukan "topeng monyet", yang setiap gerak-geriknya
sudah terlatih dan sepenuhnya dikendali oleh dalang alias cukong.

Jejak Hitam

Kompas
punya sejarah panjang dalam kongsi kepentingan dengan cukong. Media
utama milik kelompok Katolik ini, telah menjadi jaringan yang terus
menggurita. Di tahun 1998 - 1999, Kompas sukses mencitrakan pengaruh
Uskup Belo dalam pergolakkan politik paling spektakuler yang berujung
pada pelepasan Timor-Timur dari wilayah NKRI.

Uskup Belo
dikesankan bagai pahlawan kemanusiaan yang secara sporadis menyudutkan
ABRI (TNI) sebagai penjahat HAM dalam serangkaian kasus pembantaian
massal di Timor-Timur. Tudingan tanpa bukti itu, nyaris setiap hari
menghias halaman utama koran Kompas dan memicu intervensi kekuatan
asing.

Setelah setahun Timor-Timur lepas dari NKRI, publik
kemudian baru menyadari ternyata: Uskup Belo dan Kompas terlibat bermain
mata untuk memuluskan kepentingan cukong yang mengincar sumber kekayaan
minyak di Laut Timor. Dan untuk hajat busuk itu, maka jalan ekstrim
disintegrasi pun dimainkan.

Sangat menyedihkan, konspirasi Kompas
dan gereja Katolik yang dipimpin oleh Uskup Belo sukses menyulut api
kebencian di hati rakyat Timor-Timur. Di mana ratusan ribu warga
Indonesia yang sebagian besar berasal dari Pulau Jawa yang puluhan tahun
menetap di Timor-Timur menjadi sasaran perlakuan tidak manusiawi,
diusir dan ribuan dari mereka kehilangan nyawa serta harta bendanya.

Tragedi
berdarah lepasnya Timor-Timur (Timor Leste) dari wilayah Indonesia
adalah fakta sejarah yang tak terlupakan. Wilayah yang berpenduduk
mayoritas Katolik tersebut oleh Kompas sangat berkepentingan untuk
menjadikannya sebagai negara boneka dalam kendali Australia, Eropa dan
Amerika.

Timor Leste memiliki potensi sumber kekayaan alam dan
berada di zona strategis serta berdampingan dengan NTT yang berpenduduk
mayoritas Katolik. Dan oleh Australia, Timor Leste telah dijadikan
pangkalan militer yang setiap saat dapat memperluas pengaruhnya dengan
mencaplok kawasan di sekitarnya. Jalan kearah itu semakin terbuka lebar.
Dan lagi-lagi, Kompas menyembunyikan rencana licik itu dari perhatian
publik.

Bagaimana dengan Jokowi - Ahok...?

Kompas Gramedia
Group, cukong dan basis jaringan Katolik dengan mencolok tengah gencar
memainkan "disintegrasi politik" yang memporak-porandakan tatanan sosial
di negeri ini. Melalui penunggangan PDIP, Jokowi dipaksakan tampil
sebagai boneka mereka untuk dipersiapkan memimpin Indonesia lima tahun
ke depan.

Skenario busuk itu tidak lain bertujuan untuk memperluas
pengaruh Katolik dan cukong dalam penguasaan negara, sentra
ekonomi-keuangan dan sebagainya. Ambisi itu sangat nyata, dan secara
terbuka tokoh Katolik paling berpengaruh, Frans Maknis Suseno
menyampaikan pesan berupa ancaman: "Bila Jokowi tidak jadi presiden maka
Indonesia akan rusuh..."

Pernyataan misionaris Katolik Frans
Maknis Suseno, tidak berbeda dengan apa yang pernah dilontarkan oleh
Uskup Belo: "Lebih baik membawa mayoritas Katolik Timor-Timur lepas dari
NKRI dari pada bergabung dengan ummat Islam dalam kebhinekaan
Indonesia..."

Cara pandang para tokoh Katolik yang berkonsiprasi
dengan cukong, membuat banyak pihak bertanya: "Di mana sikap
nasionalisme Megawati dan politisi PDIP...?".

Hem, uang dan
kerakusan kekuasaan telah melunturkan spirit nasionalisme elite partai.
Masa depan rakyat di negeri ini tengah berjalan menuju jurang
kehancuran. Prihatin !

by Faizal Assegaf
Katolik Tidak Berafiliasi Dengan Ummat Islam…?

Cetak

Post 19 Maret 2014
By faizal assegaf

da vinci code dan brown vb1

"Kalian punya partai politik, tapi kami menguasai jaringan media, sponsor keuangan dan akses lobi internasional."

Kalimat
pendek penuh makna itu secara tersirat menjadi spirit dan doktrin
gerakan politik misionaris Katolik di negeri ini. Dan terbukti, lebih
dari 40 tahun, kedigdayaan Katolik tumbuh dalam aneka industri media
massa dan jaringan bisnis percetakan: Kompas Gramedia Group.

Katolik
sebagai agama peninggalan kolonial Belanda dan Portugal di Indonesia,
memiliki keunggulan dan kian menancapkan taringnya di berbagai sektor
strategis nasional. Namun menariknya, kekuatan yang demikian solid dan
sangat berpengaruh tersebut tidak banyak diketahui oleh publik.

Tetapi
bagi mereka yang telibat dalam dunia jurnalisme dan aktivis pergerakan,
sangat memahami secara mendalam serangkaian "permainan kotor" politik
para misionaris Katolik. Yakni, adanya "grand design" dari ambisi
terselubung ekstrimis Katolik untuk menguasai sentra-sentra kehidupan
bangsa dan negara.

Di permukaan lakon Katolik tampil sebagai agama
yang gencar menghembuskan isu humanisme, pluralisme, demokrasi, HAM dan
toleransi. Namun di balik semua pencitraan itu, berbagai jaringan
Katolik sangat agresif memporak-porandakan kehidupan rakyat.

Sebut
saja, konspirasi elite Katolik terlihat mencolok dari peran media
Kompas dan gerakan ribuan relawan dari ratusan yayasan yang berada di
bawah kendali Kompas Gramedia Group, kian bergerak mendorong
"kebangkitan politik dalam penyatuan kepentingan syahwat cukong
(kapitalis) dan PDIP".

Persenyawaan dari perpaduan jaringan
Katolik, cukong dan PDIP tersebut, secara perlahan namun pasti, dengan
cepat mengantarkan Jokowi- Ahok sebagai produk politik paling mutakhir
dan penuh tipu muslihat di perhelatan pemilu 2014.

Realitas tak
elok itu sesungguhnya telah menjadi perbincangan serius yang hampir
merata di berbagai kalangan elite bangsa. Dan secara spesifik telah
memicu kesadaran kaum muda di pusat-pusat kajian dan komunitas aktivis
pergerakan. Yakni, memahami bahwa Jokowi-Ahok hadir tak sekedar mengisi
ruang demokrasi secara alami, namun memiliki tujuan mewakili kepentingan
terselubung Katolik, cukong dan PDIP.

Di era kekuasaan Megawati
saat menjabat selaku Presiden, sebenarnya praktek kejahatan penjualan
aset-aset negara dan skandal BLBI merupakan rangkaian fakta yang secara
mencolok melibatkan persekongkolan para cukong, elite Katolik dan PDIP.
Namun fakta korupsi tersebut berlalu tanpa adanya proses penegakkan
hukum.

Konon dalam sebuah pertemuan terbatas, Jakob Oetama
memperlihatkan kegembiraannya dengan menegaskan bahwa, "kasus penjualan
aset-aset negara dan skandal BLBI yang tak tersentuh hukum, merupakan
keberhasilan dan kemenangan besar bagi para cukong, misionaris Katolik
dan elite PDIP."

Jakob Oetama adalah pendiri dan pemilik Kompas
Gramedia Group yang oleh para jema'at gereja dan aktivis Katolik, dengan
bangga menjulukinya sebagai "Uskup Pers" Indonesia. Sebuah jabatan
tertinggi dalam struktur industri media yang terbilang sukses memadukan
doktrin agama dan pragmatisme pers sebagai sarana bisnis, jaringan lobi
internasional serta corong perjuangan kepentingan ideologi.

Seorang
sahabat, mantan jurnalis senior dari sebuah majalah terkemuka nasional,
melontarkan pertayaan kritisnya: "Mengapa misionaris Katolik dan para
cukong tidak ingin menjalin afiliasi dengan ummat Islam untuk membangun
dan memajukan kehidupan rakyat banyak...?".

Pertanyaan itu
mengingatkan kita pada ungkapan penuh kebencian dan sinisme dari tokoh
Katolik Timor Leste, Uskup Belo di akhir tahun 1998: "Lebih baik membawa
mayoritas Katolik Timor-Timur lepas dari NKRI dari pada bergabung
dengan ummat Islam dalam kebhinekaan Indonesia...".

Sikap Uskup
Belo, sang separatis Katolik Timor Leste itu, jelas sangat naif dan
masih terasa relevan sebagaimana tergambar di atas. Yakni, bila
konspirasi politik Katolik, cukong dan PDIP memaksakan kepentingan
kelompok dengan menafikan aspirasi rakyat banyak, maka tak mustahil,
negeri ini akan terjebak dalam gejolak berkepanjangan dan ancaman
disintegrasi di masa depan.

by Faizal Assegaf http://visibaru.com/index.php/kolom/1478-katolik-tidak-berafiliasi-dengan-ummat-islam%E2%80%A6.html
#PrabowoHatta , #satuINDONESIA , #INDONESIABANGKIT ,
#dukungboikotMETROtv­ , #syuradikaraende95fr­aternity , Website Resmi
Kampanye www.visibaru.com #DukungPrabowoHatta untuk #SelamatkanIndonesia­ :
www.SelamatkanIndone­sia.com
visibaru.com - HOME

Sergey Mavrodi The Truth the Government doesnt want you to know



SERUAN PROGRES 98:


Demi penuntasan sejumlah kasus KKN yang

disinyalir melibatkan Jokowi dan Megawati sebagaimana telah kami adukan

ke KPK sebagai berikut:


(1) Kasus tiga rekening gratifikasi

Jokowi. (2) Kasus korupsi 12,4 APBD Solo saat Jokowi menjabat selaku

Walikota. (3) Kasus Bus Trans Jakarta Jokowi senilai 1,5 triliun. (4)

Kasus rekening Jokowi di luar negeri senilai US$ 8 juta. (5). Kasus

Release and Discharge BLBI oleh Megawati Soekarnoputri.




Maka melalui kesempatan ini kami serukan kepada sahabat-sahabat pejuang

perubahan untuk bergabung dengan aktivis Progres 98 guna melakukan aksi

nginap di KPK, terhitung sejak:


Tanggal: Rabu malam 30 Juli, pukul 18.00 WIB hingga 21 hari ke depan, tempat Gedung KPK.


salam hormat


Faizal Assegaf
Ketua Progres


NB: Aksi ini dilakukan secara damai dan terbuka untuk umum. Berkenan untuk disebarkan ke seluruh
Photo

Sergey Mavrodi The Truth the Government doesnt want you to know



SERUAN PROGRES 98:


Demi penuntasan sejumlah kasus KKN yang

disinyalir melibatkan Jokowi dan Megawati sebagaimana telah kami adukan

ke KPK sebagai berikut:


(1) Kasus tiga rekening gratifikasi

Jokowi. (2) Kasus korupsi 12,4 APBD Solo saat Jokowi menjabat selaku

Walikota. (3) Kasus Bus Trans Jakarta Jokowi senilai 1,5 triliun. (4)

Kasus rekening Jokowi di luar negeri senilai US$ 8 juta. (5). Kasus

Release and Discharge BLBI oleh Megawati Soekarnoputri.


Maka melalui kesempatan ini kami serukan kepada sahabat-sahabat pejuang

perubahan untuk bergabung dengan aktivis Progres 98 guna melakukan aksi

nginap di KPK, terhitung sejak:


Tanggal: Rabu malam 30 Juli, pukul 18.00 WIB hingga 21 hari ke depan, tempat Gedung KPK.


salam hormat


Faizal Assegaf
Ketua Progres


NB: Aksi ini dilakukan secara damai dan terbuka untuk umum. Berkenan untuk disebarkan ke seluruh
Photo

Saturday, 26 July 2014

Pesan Video Prabowo Subianto | 25 Juli 2014

Bos Kompas: Katolik dan Cukong Wajib Dukung Jokowi

    Cetak  

    Post 23 Maret 2014
    By Faizal Assegaf  

kompas Jakob Oetama dan sinar Mas

Ada cerita menarik yang beredar terbatas di kalangan petinggi Kompas Gramedia Group. Tentang konspirasi di balik opini bentukan jaringan media menghadapi pemilu 2014. Tentang "kolaborasi kotor" kelompok misionaris Katolik, konglomerasi Tionghoa dan elit PDIP. Tentang rekayasa pencitraan Jokowi - Ahok menggilas akal sehat publik.

Kisah penuh misteri itu berawal di akhir bulan Desember 2013. Orang - orang berduit triliun rupiah yang kemudian dikenal dengan "cukong", berkumpul bersama petinggi Kompas Gramedia Group, elite PDIP dan misionaris Katolik. Atas nama kesamaan kepentingan ideologi, merumuskan sebuah konspirasi jahat.

"Kita sudah berhasil membawa Jokowi - Ahok di posisi jabatan strategis DKI Jakarta, kini selanjutnya mempermulus jalan untuk memastikan Jokowi menjadi Presiden dan Ahok tampil memimpin Jakarta." Sembari menegaskan: "Ini tahapan finalisasi untuk menguasai Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim."

Dengan mengusung tema liputan "Indonesia Satu", crew redaksi Kompas bergerak lincah menyebarkan serangkaian isu dan opini penuh tipu muslihat ke ruang publik. Sasaran mendongkrak popularitas Jokowi - Ahok dan menghembuskan kebencian rakyat kepada elite dan partai non PDIP.

Hasilnya, dalam kurun waktu yang tidak lama, Jokowi - Ahok diposisikan sebagai figur fenomenal di panggung politik nasional jelang Pemilu 2014. Publik hampir setiap hari disuguhi berbagai berita dari aneka lakon dua boneka yang terus melenggang bebas mewakili ambisi cukong dan jaringan katolik.

Dengan mengabaikan visi, Jokowi - Ahok hadir bagai sinetron berdurasi tanpa batas menyihir pembaca dan pemirsa. Mulai dari serangkaian kisah blusukan Jokowi yang menguras anggaran miliaran rupiah dari APBD, hingga celoteh penuh amarah tanpa etika diperankan secara membabi-buta oleh Ahok. Mirip pertunjukan "topeng monyet", yang setiap gerak-geriknya sudah terlatih dan sepenuhnya dikendali oleh dalang alias cukong.

Jejak Hitam

Kompas punya sejarah panjang dalam kongsi kepentingan dengan cukong. Media utama milik kelompok Katolik ini, telah menjadi jaringan yang terus menggurita. Di tahun 1998 - 1999, Kompas sukses mencitrakan pengaruh Uskup Belo dalam pergolakkan politik paling spektakuler yang berujung pada pelepasan Timor-Timur dari wilayah NKRI.

Uskup Belo dikesankan bagai pahlawan kemanusiaan yang secara sporadis menyudutkan ABRI (TNI) sebagai penjahat HAM dalam serangkaian kasus pembantaian massal di Timor-Timur. Tudingan tanpa bukti itu, nyaris setiap hari menghias halaman utama koran Kompas dan memicu intervensi kekuatan asing.

Setelah setahun Timor-Timur lepas dari NKRI, publik kemudian baru menyadari ternyata: Uskup Belo dan Kompas terlibat bermain mata untuk memuluskan kepentingan cukong yang mengincar sumber kekayaan minyak di Laut Timor. Dan untuk hajat busuk itu, maka jalan ekstrim disintegrasi pun dimainkan.

Sangat menyedihkan, konspirasi Kompas dan gereja Katolik yang dipimpin oleh Uskup Belo sukses menyulut api kebencian di hati rakyat Timor-Timur. Di mana ratusan ribu warga Indonesia yang sebagian besar berasal dari Pulau Jawa yang puluhan tahun menetap di Timor-Timur menjadi sasaran perlakuan tidak manusiawi, diusir dan ribuan dari mereka kehilangan nyawa serta harta bendanya.

Tragedi berdarah lepasnya Timor-Timur (Timor Leste) dari wilayah Indonesia adalah fakta sejarah yang tak terlupakan. Wilayah yang berpenduduk mayoritas Katolik tersebut oleh Kompas sangat berkepentingan untuk menjadikannya sebagai negara boneka dalam kendali Australia, Eropa dan Amerika.

Timor Leste memiliki potensi sumber kekayaan alam dan berada di zona strategis serta berdampingan dengan NTT yang berpenduduk mayoritas Katolik. Dan oleh Australia, Timor Leste telah dijadikan pangkalan militer yang setiap saat dapat memperluas pengaruhnya dengan mencaplok kawasan di sekitarnya. Jalan kearah itu semakin terbuka lebar. Dan lagi-lagi, Kompas menyembunyikan rencana licik itu dari perhatian publik.

Bagaimana dengan Jokowi - Ahok...?

Kompas Gramedia Group, cukong dan basis jaringan Katolik dengan mencolok tengah gencar memainkan "disintegrasi politik" yang memporak-porandakan tatanan sosial di negeri ini. Melalui penunggangan PDIP, Jokowi dipaksakan tampil sebagai boneka mereka untuk dipersiapkan memimpin Indonesia lima tahun ke depan.

Skenario busuk itu tidak lain bertujuan untuk memperluas pengaruh Katolik dan cukong dalam penguasaan negara, sentra ekonomi-keuangan dan sebagainya. Ambisi itu sangat nyata, dan secara terbuka tokoh Katolik paling berpengaruh, Frans Maknis Suseno menyampaikan pesan berupa ancaman: "Bila Jokowi tidak jadi presiden maka Indonesia akan rusuh..."

Pernyataan misionaris Katolik Frans Maknis Suseno, tidak berbeda dengan apa yang pernah dilontarkan oleh Uskup Belo: "Lebih baik membawa mayoritas Katolik Timor-Timur lepas dari NKRI dari pada bergabung dengan ummat Islam dalam kebhinekaan Indonesia..."

Cara pandang para tokoh Katolik yang berkonsiprasi dengan cukong, membuat banyak pihak bertanya: "Di mana sikap nasionalisme Megawati dan politisi PDIP...?".

Hem, uang dan kerakusan kekuasaan telah melunturkan spirit nasionalisme elite partai. Masa depan rakyat di negeri ini tengah berjalan menuju jurang kehancuran. Prihatin !

by Faizal Assegaf
 Katolik Tidak Berafiliasi Dengan Ummat Islam…?

    Cetak  

    Post 19 Maret 2014
    By faizal assegaf  

da vinci code dan brown vb1

"Kalian punya partai politik, tapi kami menguasai jaringan media, sponsor keuangan dan akses lobi internasional."

Kalimat pendek penuh makna itu secara tersirat menjadi spirit dan doktrin gerakan politik misionaris Katolik di negeri ini. Dan terbukti, lebih dari 40 tahun, kedigdayaan Katolik tumbuh dalam aneka industri media massa dan jaringan bisnis percetakan: Kompas Gramedia Group.

Katolik sebagai agama peninggalan kolonial Belanda dan Portugal di Indonesia, memiliki keunggulan dan kian menancapkan taringnya di berbagai sektor strategis nasional. Namun menariknya, kekuatan yang demikian solid dan sangat berpengaruh tersebut tidak banyak diketahui oleh publik.

Tetapi bagi mereka yang telibat dalam dunia jurnalisme dan aktivis pergerakan, sangat memahami secara mendalam serangkaian "permainan kotor" politik para misionaris Katolik. Yakni, adanya "grand design" dari ambisi terselubung ekstrimis Katolik untuk menguasai sentra-sentra kehidupan bangsa dan negara.

Di permukaan lakon Katolik tampil sebagai agama yang gencar menghembuskan isu humanisme, pluralisme, demokrasi, HAM dan toleransi. Namun di balik semua pencitraan itu, berbagai jaringan Katolik sangat agresif memporak-porandakan kehidupan rakyat.

Sebut saja, konspirasi elite Katolik terlihat mencolok dari peran media Kompas dan gerakan ribuan relawan dari ratusan yayasan yang berada di bawah kendali Kompas Gramedia Group, kian bergerak mendorong "kebangkitan politik dalam penyatuan kepentingan syahwat cukong (kapitalis) dan PDIP".

Persenyawaan dari perpaduan jaringan Katolik, cukong dan PDIP tersebut, secara perlahan namun pasti, dengan cepat mengantarkan Jokowi- Ahok sebagai produk politik paling mutakhir dan penuh tipu muslihat di perhelatan pemilu 2014.

Realitas tak elok itu sesungguhnya telah menjadi perbincangan serius yang hampir merata di berbagai kalangan elite bangsa. Dan secara spesifik telah memicu kesadaran kaum muda di pusat-pusat kajian dan komunitas aktivis pergerakan. Yakni, memahami bahwa Jokowi-Ahok hadir tak sekedar mengisi ruang demokrasi secara alami, namun memiliki tujuan mewakili kepentingan terselubung Katolik, cukong dan PDIP.

Di era kekuasaan Megawati saat menjabat selaku Presiden, sebenarnya praktek kejahatan penjualan aset-aset negara dan skandal BLBI merupakan rangkaian fakta yang secara mencolok melibatkan persekongkolan para cukong, elite Katolik dan PDIP. Namun fakta korupsi tersebut berlalu tanpa adanya proses penegakkan hukum.

Konon dalam sebuah pertemuan terbatas, Jakob Oetama memperlihatkan kegembiraannya dengan menegaskan bahwa, "kasus penjualan aset-aset negara dan skandal BLBI yang tak tersentuh hukum, merupakan keberhasilan dan kemenangan besar bagi para cukong, misionaris Katolik dan elite PDIP."

Jakob Oetama adalah pendiri dan pemilik Kompas Gramedia Group yang oleh para jema'at gereja dan aktivis Katolik, dengan bangga menjulukinya sebagai "Uskup Pers" Indonesia. Sebuah jabatan tertinggi dalam struktur industri media yang terbilang sukses memadukan doktrin agama dan pragmatisme pers sebagai sarana bisnis, jaringan lobi internasional serta corong perjuangan kepentingan ideologi.

Seorang sahabat, mantan jurnalis senior dari sebuah majalah terkemuka nasional, melontarkan pertayaan kritisnya: "Mengapa misionaris Katolik dan para cukong tidak ingin menjalin afiliasi dengan ummat Islam untuk membangun dan memajukan kehidupan rakyat banyak...?".

Pertanyaan itu mengingatkan kita pada ungkapan penuh kebencian dan sinisme dari tokoh Katolik Timor Leste, Uskup Belo di akhir tahun 1998: "Lebih baik membawa mayoritas Katolik Timor-Timur lepas dari NKRI dari pada bergabung dengan ummat Islam dalam kebhinekaan Indonesia...".

Sikap Uskup Belo, sang separatis Katolik Timor Leste itu, jelas sangat naif dan masih terasa relevan sebagaimana tergambar di atas. Yakni, bila konspirasi politik Katolik, cukong dan PDIP memaksakan kepentingan kelompok dengan menafikan aspirasi rakyat banyak, maka tak mustahil, negeri ini akan terjebak dalam gejolak berkepanjangan dan ancaman disintegrasi di masa depan.

by Faizal Assegaf http://visibaru.com/index.php/kolom/1478-katolik-tidak-berafiliasi-dengan-ummat-islam%E2%80%A6.html

Thursday, 24 July 2014

Timor Leste - They don't really care about us...

Hasil rekapitulasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituding sejumlah pihak, baik

kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun Joko Widodo-Jusuf Kalla telah terjadi kejanggalan.

Untuk itu, TNI dan Polri sebagai intitusi negara yang dianggap mendokumentasikan hasil

perhitungan suara di tingkat TPS dan PPK seluruh Indonesia, didesak untuk membuka dokumen

internal tersebut.

“Untuk apa TNI-Polri dilibatkan sebagai petugas dokumentasi hasil perhitungan suara di

setiap TPS dan PPK jika dengan alasan menjaga netralitasnya TNI-Polri tidak mau berhadapan

dengan rakyat tetapi membiarkan kegaduhan dan kerusuhan antar rakyat. Mereka menjadi pihak

yang paling bertanggungjawab atas keamanan, ketenangan, keselamatan negara dan rakyat,” ujar

Sekjen Centre For Democracy And Social Justice Studies (CeDSoS) Umar Abduh dalam diskusi

Benarkah Penyelenggaraan Pilpres Bebas dari Campur Tangan Peserta Pemilu dan Intervensi

Asing di Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Pengamat intelijen ini menilai, Polri dan TNI seharusnya lebih mengedepankan kejujuran dan

tanggungjawabnya sebagai aparat keamanan. Apalagi keduanya terikat kuat dengan Sapta Marga

dan sumpah prajurit untuk setia dan membela negara atau konsitutusi.

“Ini adalah pola operasi intelijen. Di mana pelibatan institusi secara Undang-undang tidak

boleh. Polri dan TNI tidak boleh sebagai pelaksana pemilu,” jelasnya.

Dalam kondisi dan situasi yang berpotensi mencederai demokrasi dan memicu kerusuhan

horizontal akibat dampak kecurangan kata Umar, kedua institusi tersebut wajib tampil dan

mengambil tanggungjawab penuh untuk mengembalikan tupoksi KPU ke proporsinya semula.

“Di sini saya masih prasangka baik. Jika Polri dan TNI benar-benar netral dan Sapta Margais,

peka sebagai keamanan. Maka harus keluarkan dokumen tersebut (perhitungan suara),” tegasnya.
- See more at:

http://www.kompasislam.com/2014/07/23/bongkar-kecurangan-pilpres-tni-polri-didesak-buka-doku

mentasi-hasil-penghitungan-suara/#sthash.OrxSa2O2.dpuf

Tuesday, 22 July 2014

Full Pernyataan Prabowo Resmi Menolak Hasil Penghitungan KPU Pemilu 2014



Prabowo Subianto

Sahabat.
Demokrasi artinya rakyat berkuasa. Wujud dari demokrasi adalah
pemilihan, dan esensi pemilihan adalah pemilihan yang jujur, yang bersih
dan yang adil.

Kalau ada yang bisa mencoblos puluhan,
ratusan surat suara itu tidak demokratis. Dari Papua saja ada 14
kabupaten yang tidak pernah mencoblos tetapi ada hasil pemilu. Ada 5.000
lebih TPS di DKI yang direkomendasika
n untuk pemilihan suara ulang (PSU) tetapi tidak digubris oleh KPU.


Manakala kita melihat ketidakadilan, manakala kita melihat perampokan
hak-hak warga negara, maka kita harus memilih. Memilih berdiri membela
kebenaran, atau atau mengikuti yang dzolim.

Pilihannya jelas.
Kami memilih membela kebenaran. Oleh karena itu kami memilih untuk
mengambil sikap. Prabowo-Hatta menggunakan hak konstitusional kami untuk
menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum. Oleh karena itu kami
menarik diri dari proses yang sedang berlangsung.

Kami tidak
bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat
dipermainkan dan diselewengkan. Kami siap menang dan siap kalah dengan
cara yang demokratis dan terhormat.

Bagi saudara-saudara sekalian, setiap rakyat Indonesia yang telah memilih saya, Prabowo Subianto dan mitra saya Muhammad Hatta Rajasa kami minta untuk tetap tenang. Jangan sekali-sekali terpancing untuk tidak damai.


Yakinlah kami tidak akan membiarkan hak demokrasi diciderai. Kami akan
berjuang di atas landasan konstitusi, di atas landasan hukum, di atas
landasan tidak menggunakan kekerasan apapun.

Terima kasih. Jakarta, 22 Juli 2014.

Monday, 21 July 2014

KSAD: Saya Diberhentikan

KSAD: Saya DiberhentikanPrabowo Subianto: Pihak yang kuat, harus sabar. Karena kita ingin negara kita baik. Kita berjuang untuk rakyat. Kita di sini bukan orang-orang yang ingkar janji, bukan ingkar sumpah, bukan orang-orang yang bohong. Kita takut kepada Allah SWT. " TETAPI APABILA JOKOWI DAN KPU BERBUAT CURANG , HANYA 1 KATA : KITA LAWAN !!! BREAKING NEWS dari Theron Mamanua: jam 8 pagi tiga Tim Ahli IT mendampingi penyidik mabes Polri terhadap 37 Hackers yg menggelembungkan suara di Rekap C-1 Kecamatan dari separo Golput/kecamatan di Jateng, DIY, SULUT,Jatim danPapua sejumlah: 4,882juta suara utk JKWi. Semoga bisa KPU Gunakan sbgai dasar hukum yg sah utk "membatalkan' dan mengurangi perolehan suara JKWi dgn 4,882jt suara. Sehingga otomatis PRABOWO-HATTA MENANG .....barusan saja Berita Acara Penyidikan Kejahatan Penggelembungan Suara JKW di 5 Provinsi diteken oleh KABARESKRIM. Malam ini langsung dibawa ke Bawaslu& KPU.... Semoga ini pertanda kemenangan Bravo Salam Indonesia BangkitHanya info ya. Koreksi sendiri ya, jangan di balas. #PrabowoHatta , #satuINDONESIA , #INDONESIABANGKIT , #dukungboikotMETROtv­ , #syuradikaraende95fr­aternity , Website Resmi Kampanye #DukungPrabowoHatta
Mohon informasi ini disebarluaskan.
Presidential Candidate Alleges Massive Fraud In Indonesia Vote
www.huffingtonpost.com
JAKARTA, Indonesia (AP) — Indonesian presidential candidate Prabowo Subianto alleged Friday there had "been quite...

Pigi jo deng dia. voc. Doddie romantic x



Prabowo Subianto:


"Saudara-saudara sekalian, dari sejak awal saya selalu mengatakan bahwa
kita mengikuti dan taat asas dan kita taat hukum serta aturan main.
Saya selalu katakan, kita ikut aturan. Seluruh bangsa sedang membangun
demokrasi yang artinya sedang mengikuti taat aturan demokrasi, jadi kita serahkan kepada KPU.


Pihak yang kuat, harus sabar. Karena kita ingin negara kita baik. Kita
berjuang untuk rakyat. Kita di sini bukan orang-orang yang ingkar janji,
bukan ingkar sumpah, bukan orang-orang yang bohong. Kita takut kepada
Allah SWT. "
Photo: Prabowo Subianto:

"Saudara-saudara sekalian, dari sejak awal saya selalu mengatakan bahwa kita mengikuti dan taat asas dan kita taat hukum serta aturan main. Saya selalu katakan, kita ikut aturan. Seluruh bangsa sedang membangun demokrasi yang artinya sedang mengikuti taat aturan demokrasi, jadi kita serahkan kepada KPU.

Pihak yang kuat, harus sabar. Karena kita ingin negara kita baik. Kita berjuang untuk rakyat. Kita di sini bukan orang-orang yang ingkar janji, bukan ingkar sumpah, bukan orang-orang yang bohong. Kita takut kepada Allah SWT. "

Wednesday, 16 July 2014

Jamilah dance,christmas at mum house tuaran sabah.



Menguak Skandal Klaim Kemenangan Jokowi-JK Dan Kepastian Kemenangan Prabowo-Hatta

Prabowo akan menjadi
presiden Indoensia, sekalipun 8 lembaga survey menjagokan Jokowi sebagai
presiden 2014. Hal ini karena banyaknya kejanggalan yang di temukan dalam quick
qount yang di lakukan olehlembaga lembaga survey yang menjagokan Jokowi
tersebut,di antaranya:

1.     Lembaga survey yang menjagokan Jokowi sudah
terbukti sebagai lembaga simpatisan, dan konsultan politik. Maka menjadi sangat
wajar bila lembaga konsultan memenangkan pasangan yang di bimbingnya memenangkan
pilpres.

2.     Waktu pengumuman kemenangan Jokowi JK di tanggal
9 Juli 2014, yakni di kisaran pukul 14.30 WIB, padahal TPS di nyatakan baru di
tutup pada pukul 13.00 WIB, yang artinya mungkinkah TPS sudah bisa mempleno
hasil TPS untuk menjadi hasil pilpres di TPS tersebut, dan kemudian mengirimkan
hasilnya ke center lembaga survey yang bersangkutan. Di Samarinda saja rata
rata hasil pilpres baru dipleno TPS di kisaran pukul 15.00-16.00
WITA/14.00-15.00 Wib, bagaimana bila TPS yang berada di daerah daerah
pedalaman. Hasil Quick Count bisa di umumkan pukul 14.30 WIB bila sampel di
ambil di perkotaan saja.

3.     Sudah terbuka adanya kejanggalan Quick Count
milik SMRC yakni adanya perubahan drastis pada data dari semula Prabowo unggul
52 %:48 %, lalu menjadi terbalik di 48 % : 52 %. Adanya data yang bertumpuk
tiba tiba hanya menjadi inputan untuk Jokowi JK sangat patut di curigai
validitasnya. Patut juga untuk di lakukan penelitiaan yang sama untuk semua
lembaga survey, jangan jangan semua sama kejadiannya.

4.     Apalagi jika benar bahwa Pengumuman di lakukan
pada saat data masih 75 %, sangat mungkin karena berdasarkan waktu pengumuman
kemenangan Jokowi JK di pukul 14.30, hampir bisa di pastikan sebagian besar TPS
di Indonesia belum menyelesaikan perhitungannya. Dalam kasus pilkada Bali, pada
saat data di stop di 90 % dan 100 % saja terdapat perbedaan siapa pemenang
pilgub, apalagi pada saat data baru 75 %.

5.     Hasil KPU adalah hasil dari 478.685 TPS di
seluruh Indonesia yang prosesnya melalui pengawasan bersama oleh panitia di
TPS, saksi saksi dari dua capres dan partai, bawaslu, Panitia tingkat
kelurahan, panitia tingkat kecamatan, panitia tingkat kabupaten, panitia
tingkat propinsi dan KPU pusat. Maka apakah hasil Real Count KPU sebanding dan
bisa di sepadankan dengan data oleh lembaga survey yang hanya di lakukan oleh
beberapa orang di satu TPS sampel, lalu setelah datanya di peroleh

dikirim by
SMS atau email, tanpa ada validasi oleh siapa pun tentang kebenaran data, dan
lalu pengolahannya melalui mesin hitung tanda ada pengawasan mengenai ke
akuratan software dan aplikasi yang di gunankan. Kesimpulannya Data KPU benar
dan resmi, data Quick Count harus di teliti lagi. Maka Lembaga survey
penyelenggara harus bisa menunjukkan hal hal berikut pada saat hal seperti
sekarang terjadi, karena tidak mungkin mengcross cek ulang 478.685 TPS. Jauh
lebih mudah meneliti data 2000 atau 4000 TPS sampel milik lembaga survey. Hal
hal yang harus bisa di jelaskan adalah:

a.      Jumlah sampel
b.     Tempat TPS sampel, lalu bandingkan hasilnya
dengan data C1 yang sekarang sudah ada. Hasil penelitian terhadap poin ini
sudah akan menunjukkan mana data yang benar dan mana data yang di manipulasi.
Termasuk apakah pengambilan sampel sesuai dengan kaidah statistic yang berlaku.
Misal berapa persen di Sumatera, Jawa, di perkotaan, di pedesaan, dll.
c.     Petugas pengambilan sampel di TPS, siapa, dimana
berdomisili dan bagaimana kemampuannya dalam melakukan pekerjaannya.
d.     Membuka ulang aplikasi yang di gunakan oleh
lembaga survey, melihat keanehan hasil Quick Count yang tadinya menyebutkan
keseragaman nilai yakni semua tiba tiba berhenti di angka 47 sekian persen
untuk Prabowo dan 52 sekian persen untuk Jokowi.

Bila
semua lembaga survey bisa menjawab, minimal akan mengurangi range yang terjadi
antara lembaga survey dan data KPU, namun sekali lagi data KPU adalah data
resmi maka seperti kalau kita bertanya siapa yang harus kita datangi jika ingin
melaporkan pencurian pasti orang akan menjawab Polisi, atau siapa yang harus
kita datangi jika ingin meminta keadilan pasti orang akan menjawab kepada
Hakim, atau siapa yang harus kita datangi jika ingin membuat KTP, pasti orang
akan menjawab datanglah ke kelurahan, siapa yang harus kita datangi bila ingin
menikah pasti orang akan menjawab KUA. Begitulah halnya dengan Pileg atau
pilpres pasti orang akan melihat kepada KPU karena memang inilah lembaga resmi
negara penyelenggara pileg/pilpres.



Berdasarkan
semua pertimbangan di atas dan menurut berbagai perkembangan yang terjadi dan
terungkapnya berbagai hal serta berdasarkan data real count milik PKS di mana
di sebutkan bahwa data telah 90 %, maka hampir bisa di pastikan Prabowo
Subianto dan Hatta Rajasa akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih
republik Indonesia 2014-2019.

Thursday, 10 July 2014

Pengumuman Kemenangan Kubu Jokowi Tidak Etis - INILAH.com

Pengumuman Kemenangan Kubu Jokowi Tidak Etis - INILAH.com#PrabowoHatta , #satuINDONESIA , #INDONESIABANGKIT , #dukungboikotMETROtv­ , #syuradikaraende95fr­aternity , Website Resmi Kampanye #DukungPrabowoHatta untuk #SelamatkanIndonesia­ :

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Moh Mahfud MD menegaskan kemenangan pasangan calon presiden (capres) yang diusungnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini bahkan menyebut Prabowo tinggal menunggu waktu pelantikan sebagai presiden.

"Kita sudah punya presiden baru. Namanya Prabowo Subianto. Kita tinggal menunggu pelantikan saja," ujar Mahfud kepada wartawan di Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (9/7).

Mahfud juga memastikan bahwa data hasil hitung cepat yang dikantongi kubunya valid. Kubunya juga siap beradu data dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU RI.

"Kita siapkan semua. Kita pastikan tanggal 22 Juli KPU memutuskan Prabowo-Hatta sebagai pemenang," tegasnya.

Lebih lanjut mantan menteri pertahanan itu meminta para pendukung dan simpatisan Prabowo-Hatta untuk tetap mengawal proses penghitungan suara. Ia juga berpesan agar para pendukung tetap tenang dan tidak terprovokasi.

"Saya minta semua menahan diri. Mari fokus awasi semua distribusi surat suara," tandasnya. (dil/jpnn)
- See more at: http://www.jpnn.com/read/2014/07/09/245220/Mahfud-Pastikan-Prabowo-Tinggal-Dilantik-Jadi-Presiden#sthash.edlJCW75.dpuf

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Moh Mahfud MD menegaskan kemenangan pasangan calon presiden (capres) yang diusungnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini bahkan menyebut Prabowo tinggal menunggu waktu pelantikan sebagai presiden.

"Kita sudah punya presiden baru. Namanya Prabowo Subianto. Kita tinggal menunggu pelantikan saja," ujar Mahfud kepada wartawan di Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (9/7).

Mahfud juga memastikan bahwa data hasil hitung cepat yang dikantongi kubunya valid. Kubunya juga siap beradu data dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU RI.

"Kita siapkan semua. Kita pastikan tanggal 22 Juli KPU memutuskan Prabowo-Hatta sebagai pemenang," tegasnya.

Lebih lanjut mantan menteri pertahanan itu meminta para pendukung dan simpatisan Prabowo-Hatta untuk tetap mengawal proses penghitungan suara. Ia juga berpesan agar para pendukung tetap tenang dan tidak terprovokasi.

"Saya minta semua menahan diri. Mari fokus awasi semua distribusi surat suara," tandasnya. (dil/jpnn)
- See more at: http://www.jpnn.com/read/2014/07/09/245220/Mahfud-Pastikan-Prabowo-Tinggal-Dilantik-Jadi-Presiden#sthash.edlJCW75.dpuf

Wednesday, 9 July 2014

Satu Hati Untuk Indonesia



Sahabat, banyak pendapat simpang-siur di masyarakat karena perbedaan hasil hitung cepat (quick count).


Yang harus serta wajib dipercaya adalah penghitungan nyata (real count)
dan hasil hitung nyata final Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan
lembaga resmi penyelenggara Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia.

Berikut adalah Hasil sementara REAL COUNT oleh Tim Nasional Prabowo Hatta yang dikoordinasi oleh PKS (23.00 WIB, 9 Juli 2014)

Prabowo-Hatta 52,3%, Jokowi-JK 47,7%

Data dari 270 ribu TPS di 33 provinsi di 359 kab/kota di Indonesia.

http://m.merdeka.com/politik/real-count-pks-prabowo-hatta-523-jokowi-jk-477.html

Silahkan disebarkan , ‪#‎jagasuaraPRABOWOHATTA‬
Sahabat, banyak pendapat simpang-siur di masyarakat karena perbedaan hasil hitung cepat (quick count). 

Yang harus serta wajib dipercaya adalah penghitungan nyata (real count) dan hasil hitung nyata final Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan lembaga resmi penyelenggara Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia.

Berikut adalah Hasil sementara REAL COUNT oleh Tim Nasional Prabowo Hatta yang dikoordinasi oleh PKS (23.00 WIB, 9 Juli 2014)

Prabowo-Hatta 52,3%, Jokowi-JK 47,7%

Data dari 270 ribu TPS di 33 provinsi di 359 kab/kota di Indonesia.

http://m.merdeka.com/politik/real-count-pks-prabowo-hatta-523-jokowi-jk-477.html

Silahkan disebarkan , #jagasuaraPRABOWOHATTA

Party Of Gerindra(Gerakan Peduli Indonesia) :U.S.A & Canada Part 3 (HD-K5)


STRIKE BACK !!! Selamat siang sahabat di seluruh tanah air,

Apakah sahabat ‪#‎SudahCoblosPeciPrabowo‬?
Mari kita kawal dan awasi jalannya penghitungan suara di TPS
masing-masing. Jika ada kecurangan, mohon laporkan ke halaman ini atau
melalui aplikasi Jaringan Gerindra atau dengan mengakses www.JaringanGerindra.com

Terima kasih dan salam Indonesia Raya!

GERINDRA - Gerakan Indonesia Raya

jaringangerindra.com

Monday, 7 July 2014

BAMBU PRING PETUK

Jakarta -
Masa pemilihan presiden 9 Juli tinggal dua hari lagi. Prediksi soal
pasangan capres cawapres yang akan keluar sebagai pemenang semakin
liar. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
memperkirakan pasangan Jokowi-JK akan kalah di DKI Jakarta.

"Di
Jakarta mungkin akan kalah Pak Jokowi," kata Ahok kepada wartawan di
Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2014).

Ucapan
Ahok itu disampaikan ketika keluar dari ruang rapat pimpinan di lantai
dasar Balai Kota. Kemudian dia dicegat oleh wartawan yang menanyakan
soal isi pembahasan dalam rapat pimpinan.

Ahok lantas mengatakan
salah satu yang dibahas yakni tentang pelaksanaan Pilpres 9 Juli di DKI.
"Kita bahas apa yang akan terjadi pada tanggal 9 Juli nanti," ujarnya.

Ketika
wartawan menanyakan alasannya menyebut gubernur DKI non aktif itu akan
kalah dalam Pilpres, Ahok menjawab sambil bercanda. "Supaya bisa
kembali, he he he..." katanya sambil tertawa.

Sunday, 6 July 2014

JAPANESE TREASURE AT PELABUHAN IPI ENDE CITY

#PrabowoHatta , #satuINDONESIA , #INDONESIABANGKIT , #dukungboikotMETROtv­ , #syuradikaraende95fr­aternity , Website Resmi Kampanye #DukungPrabowoHatta untuk #SelamatkanIndonesia­ :

www.SelamatkanIndone­sia.com